Masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah puncak dari perubahan fisik dan hormonal pada remaja, memunculkan rasa ingin tahu yang besar tentang diri dan tubuh mereka. Oleh karena itu, penyediaan Pendidikan Seksualitas yang komprehensif, berbasis ilmu pengetahuan, dan sesuai usia menjadi sangat krusial. Pendidikan Seksualitas yang tepat bertujuan memberikan remaja pengetahuan yang akurat dan keterampilan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai kesehatan, hubungan, dan tubuh mereka. Tanpa Pendidikan Seksualitas yang terstruktur, remaja rentan mencari informasi dari sumber yang tidak akurat, yang berpotensi merugikan, mulai dari risiko kehamilan dini, penyakit menular seksual, hingga cyberbullying terkait isu privat.
Penyajian Pendidikan Seksualitas di SMP harus dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, bukan sebagai mata pelajaran tunggal. Materi harus disisipkan ke dalam mata pelajaran yang relevan, seperti IPA (tentang sistem reproduksi dan pubertas), Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (tentang higiene dan pencegahan penyakit), serta Bimbingan Konseling (BK) (tentang nilai, etika, dan hubungan sehat). Sekolah disarankan untuk memulai pembahasan pubertas secara mendalam di kelas VII, sementara materi tentang personal boundary dan pencegahan kekerasan seksual dibahas di kelas VIII dan IX. Berdasarkan panduan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2024, materi yang diajarkan harus menekankan pada tanggung jawab, persetujuan (consent), dan rasa hormat.
Guru yang menyampaikan materi ini haruslah orang yang terlatih, umumnya Guru BK atau Guru IPA yang telah mengikuti Training of Trainers (ToT) khusus. Sekolah juga wajib melibatkan orang tua sejak awal. Sekolah dapat mengadakan sesi parenting class setiap Tiga Bulan Sekali yang difasilitasi oleh Guru BK dan psikolog sekolah, membahas cara orang tua berkomunikasi terbuka dengan anak remaja mereka tentang isu sensitif. Selain itu, untuk menjamin keamanan siswa, sekolah perlu memiliki prosedur pelaporan kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang jelas, berkoordinasi langsung dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) setempat, memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan serius dan rahasia. Dengan menyajikan Pendidikan Seksualitas secara komprehensif, sekolah memberdayakan remaja untuk menjalani masa transisi ini dengan aman dan bermartabat.