Media sosial telah menjadi arena publik di mana setiap orang dapat menyuarakan pendapatnya, namun kebebasan berpendapat ini seringkali disalahgunakan, berujung pada penyebaran kebencian, perundungan, bahkan ancaman privasi serius. Bagi siswa SMP, kunci untuk berpartisipasi secara positif di ruang digital adalah menguasai Etika Komentar dan Doxing—dua aspek fundamental dari netiquette yang harus dipahami secara mendalam. Etika Komentar dan Doxing ini mencakup batasan moral dan hukum tentang apa yang boleh kita tulis dan betapa bahayanya upaya membongkar data pribadi orang lain secara online. Kegagalan dalam memahami etika ini dapat merusak reputasi diri sendiri maupun merugikan orang lain secara permanen.
Fokus pertama adalah Etika Komentar. Komentar online yang impulsif, sarkastik, atau bernada menyerang dapat dikategorikan sebagai cyberbullying atau ujaran kebencian. Siswa perlu menerapkan Aturan Emas Digital: perlakukan orang lain online sebagaimana Anda ingin diperlakukan offline. Etika Komentar dan Doxing mengajarkan prinsip “berpikir sebelum mengetik,” terutama saat dihadapkan pada topik yang memicu emosi atau perdebatan sengit. Siswa dilatih untuk melakukan self-censorship positif, yaitu menilai apakah komentar mereka benar, perlu, dan bermanfaat. Dalam kelas Bimbingan dan Konseling (BK), simulasi kasus flaming (perang komentar) rutin dilakukan setiap bulan, mengajarkan siswa cara mematikan tensi percakapan dan menghindari respons yang provokatif.
Fokus kedua, yang jauh lebih serius, adalah Doxing. Doxing adalah tindakan mencari dan mempublikasikan informasi identitas pribadi atau rahasia seseorang secara publik di internet (seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data keluarga) tanpa persetujuan mereka, biasanya dengan tujuan untuk mempermalukan, mengancam, atau membalas dendam. Etika Komentar dan Doxing menempatkan tindakan ini sebagai pelanggaran privasi serius dan ilegal, yang dapat berujung pada tindak pidana, termasuk ancaman dan persekusi di dunia nyata. Bahkan mencari dan membagikan alamat email pribadi seseorang yang bukan informasi publik sudah dapat dikategorikan sebagai doxing.
Penting untuk dipahami bahwa doxing termasuk dalam ranah hukum. Melakukan doxing dapat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berlaku di Indonesia. Divisi Cybercrime Kepolisian secara aktif memantau kasus-kasus doxing yang melibatkan anak di bawah umur, dan setiap pelanggaran berat yang dilaporkan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku per tanggal 15 Mei 2026. Sosialisasi hukum yang melibatkan pihak berwenang, misalnya Kanit Reskrim Cyber Polres setempat, sering dilakukan di sekolah untuk menanamkan pemahaman bahwa kejahatan online sama seriusnya dengan kejahatan offline. Etika Komentar dan Doxing adalah benteng pertahanan terakhir bagi privasi individu di ranah digital.